Jakarta, Strategydesk - Ekonomi AS tumbuh 2,5% selama kuartal ketiga, terpesat tahun ini, mengurangi kecemasan akan ancaman resesi. Tapi para ahli menganggap kinerja ekonomi itu belumlah cukup pesat untuk mengatasi pengangguran yang masih tinggi.

Tingkat pertumbuhan selama periode Juni-September itu adalah yang terbaik sejak awal tahun ini, kinerja yang menggembirakan untuk ekonomi AS, yang sempat terancam double dip recession di awal tahun. Tingkat pertumbuhan sesuai dengan proyeksi ekonom dan lebih pesat dari 1,3% di kuartal sebelumnya.

“Namun kita masih dalam kondisi ekonomi yang masih rentan, dan tidak boleh melakukan apapun yang membahayakan pemulihannya,” kata Katharine Abraham, ekonom senior Gedung Putih.  Yang kami tahu, angka itu lebih baik dari kuartal sebelumnya, dan sebelumnya, tapi belumlah cukup,” kata Jay Carney jubir Gedung Putih.

Menurut Departemen Perdagangan, yang mengumumkan laporan itu, tingkat konsumsi dan investasi bisnis menjadi kontributor terbesar pertumbuhan selama periode tersebut. Tingkat konsumsi naik 2,4%, peningkatan tajam dari 0,7% di kuartal sebelumnya. Sedangkan investasi bisnis melonjak 16,3%, tumbuh pesat dari 10,3%. Ekspor juga memberi kontribusi, dengan naik 4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 3,6%.

Namun, para ekonom mengatakan pertumbuhan itu masih belum cukup untuk mengurangi secara signifikan tingkat pengangguran, yang saat ini 9,1%. Paul Ashworth, chief economist dari Capital Economics, mengatakan pertumbuhan ini hanya sementara dan akan hilang. Nigal Gault dari IHS Global Insight mengatakan pertumbuhan ekonomi AS akan tetap rendah. Josh Bivens dari Economic Policy Institute mengatakan pertumbuhan terpesat tahun ini belumlah cukup pesat.

Analis terbaru dari the Fed distrik Atlanta menyebutkan dengan pertumbuhan 2,5%, masih belum cukup untuk mencapai ketenagakerjaan maksimal (full employment) bahkan dalam satu dekade ke depan.

Oleh karena itu, Abraham, yang juga anggota Penasihat Ekonomi Gedung Putih, mendesak Kongres untuk menyetujui rancangan pekerjaan Obama. Pada 8 September, Obama mengajukan American Jobs Act, yang mencakup pemotongan pajak untuk pekerja dan perusahaan serta proyek infrastruktur, dalam rangka menggenjot pertumbuhan. Sayangnya, senator Republik menjegal rancangan itu, yang membuatnya gagal lolos di Senat.