Jakarta, Strategydesk - Krisis utang menjadi bagian sejarah euro setelah diluncurkan sepuluh tahun lalu, dan Yunani menjadi negara yang paling parah. Meski diterpa krisis, publik Yunani masih percaya dengan euro karena takut kembali ke drachma justru bisa menjadi malapetaka.

Para politisi memang selama ini  tetap teguh menolak kembali ke mata uang lama, tapi hasil survei memastikan hal itu, publik Yunani tetap ingin bergabung di zona euro. “Yunani telah dan akan selalu menjadi bagian Uni Eropa dan euro,” kata Perdana Menteri Lucas Papademos, yang menjabat sebagai gubernur bank sentral negara itu ketika euro diluncurkan dan  selanjutnya menjabat wakil presiden ECB.

Publik tetap memberi dukungan besar untuk euro, naik ke 80% menurut polling terbaru, meski Yunani terjerumus resesi dan harus menjalani program penghematan agar mendapat bailout. Tingkat pengangguran meroket, dengan hampir separuh kaum muda tak punya pekerjaan.

Selain itu, kemungkinan Yunani keluar atau dikeluarkan dari zona euro tidak hanya menjadi gagasan yang dilontarkan oleh politisi ekstrim. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy memperingkatkan pada Nopember takkan membantu bila Yunani tidak mau mengikuti persyaratan bailout. Terpaksa, akhirnya Yunani manggut juga.

Surat kabar mingguan Inggris The Economist, yang selama ini berargumen Yunani akan default, baru-baru ini menyelenggarakan konferensi di Athena mengenai kemungkinan keluar dari zona euro. Bahkan mantan presiden Perancis, Valery Giscard d’Estaining, yang populer di Yunani karena mendukungnya bergabung ke Uni Eropa, menyebut penerapan mata uang itu sebagai kesalahan besar.

Kesalahan yang membuat pemerintah Yunani, meski terjadi pergantian, terus meminjam yang uang hingga membuatnya tenggelam dalam utang. Menggunungnya utang itu karena para pemimpin tak bisa membedakan antara kredit dan pendapatan,” kata ahli sejarah Nicolas Bloudanis. “Dengan bergabung dengan euro, Yunani bisa meminjam dengan biaya rendah.  Tapi hal itu malah membuat para politisi menambah  simpatisan dengan merekrut pegawai sebanyak mungkin,” tambahnya.

Selain itu, Yunani gagal menggunakan dana berlimpah dari Eropa yang diterima pada era 1980an untuk meningkatkan daya saing industri dan ekonominya, menurut Savas Robolis dari Panteion University di Athena. “Keberlangsungan jutaan perusahaan tidak bisa bergantung hanya pada 3,7 juta konsumen Yunani, mereka harus ekspor,” kata professor ekonomi itu. Namun Robolis, yang dekat dengan serikat kerja Yunani, memandang kembali ke drachma akan justru akan membawa Yunani kembali ke status negara  terbelakang (underdeveloped).

Ekonom lainnya, Yannis Varoufakis dari University of Athens, berargumen biaya meninggalkan euro jauh lebih besar dari mempertahankannya. Ia yakin depresiasi nilai drachma akan memicu  pergeseran nilai di negara itu dari kaum miskin yang tabungan dan gajinya menjadi tak bernilai, ke kaya yang memarkir kekayaannya di luar negeri.