Jakarta, Strategydesk - Dalam beberapa hari terakhir, muncul wacana untuk meredominasi rupiah.  Proyek ini adalah pemangkasan tiga nol angka dalam nominal rupiah tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut.

Sebenarnya redenominasi rupiah telah direncanakan sejak tahun 1999 dan akan didanai dari penjualan Surat Utang Negara (SUN) di Bursa Efek Indonesia.

BI memperkirakan proses redenominasi rupiah akan tuntas di 2022. Tahapan pertama yaitu sosialisasi dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2012. Kemudian dilanjutkan transisi redenominasi sampai 2015 dimana pada masa ini rupiah baru akan diberi cap ‘baru’. Pada tahun 2016 – 2018 dilakukan penarikan uang rupiah lama sampai habis. Terakhir pada tahun 2019 – 2022 tulisan cap ‘baru’ pada rupiah baru akan dihapus.

BI menegaskan bahwa redenominasi ini berbeda dengan sanering, yang pernah dilakukan di era orde lama dengan memotong nilai tukar uang namun mengurangi daya beli.

Tindakan redenominasi rupiah diambil untuk mencegah kekuatiran akan terbitnya nilai uang yang lebih besar akibat dari tingginya inflasi nilai rupiah di Indonesia seperti terbitnya Rp. 200.000,- dan Rp. 500.000,- . Serta tindakan ini dirasa lebih efisien karena dapat mengangkat citra rupiah. Pada akhirnya nilai rupiah yang mulanya Rp.1000,- menjadi Rp.1,- .

Namun, disisi lain tindakan redenominasi rupiah memerlukan persyaratan yang ketat seperti perekonomian stabil dan inflasi yang terkendali.

Meski redenominasi rupiah terjadi, perekonomian akan tetap sama. Nilai produk akan disesuaikan dengan nilai uang yang ada dan biaya hidup terkesan jauh minimal karena mata uang hasil redenominasi rupiah.

Sementara itu, banyak kalangan yang menganggap redenominasi rupiah belum diperlukan karena sistem mata uang saat ini masih berfungsi dengan baik. 

Oleh karena itu, Perlu waktu, persiapan yang lama dan matang termasuk dalam mensosialisasikan redenominasi rupiah ini agar dapat dirasakan manfaatnya.