Jakarta, Strategydesk - Pemerintah AS masih mengurungkan niatnya menyebut China sebagai manipulator mata uang. Namun, AS mengatakan yuan masih undervalued dan perlu dinaikan lagi.

Pemerintah AS melihat nilai tukar China harus disesuaikan dengan kebijakan makroekonomi yang mendukung permintaan domestik dan reformasi struktural lainnya agat bisa menciptakan pertumbuhan yang didorong konsumsi. Selain itu, apresiasi mata uang harus memainkan peranan penting dalam ekonomi China.

Hal itu tertuang dalam laporan per semester Departemen Keuangan, yang seharusnya keluar pada 15 April lalu. Dalam laporan itu disebutkan bahwa yuan masih undervalued namun Beijing telah membuat langkah signifikan bulan lalu dengan mengakhiri pematokan nilai tukar yuan, atau renminbi, dengan dollar.

Menteri Keuangan AS Timothy Geithner mengatakan yang penting saat ini adalah seberapa jauh dan cepat yuan terapresiasi. “Kami akan terus memantau perkembangan renminbi dan bekerja membuka peluang ekspor AS ke China,” katanya. Laporan ini menunjukan Geithner lebih ingin pendekatan persuasif dari pada konfrontatif ke China soal apresiasi yuan.

Laporan tersebut, yang menyimpulkan tidak ada mitra dagang AS yang memanipulasi mata uangnya,  datang di tengah tekanan Kongres AS ke pemerintahan Obama untuk menyebut China sebagai manipulator mata uang. Kongres juga menyerukan percepatan apresiasi yuan, kalau perlu lewat tekanan.

Perusahaan AS berpandangan China menggunakan cadangan devisanya yang melimpah untuk menekan nilai tukar yuan, agar bisa memberikan daya saing ke ekspornya. Kongres AS menganggap kebijakan mata uang China tidak adil dan menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan global dan membuat AS kehilangan lapangan kerja dan pertumbuhan. 

Sementara itu, State Administration of Foreign Exchange (SAFE), atau lembaga yang mengelola cadangan devisa China, mengatakan negaranya akan tetap memberlakukan nilai tukar yang stabil dan logis. Menurutnya, di tengah krisis fiskal Eropa, tekanan agar yuan terapresiasi berkurang.